Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto: Dok/Man

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyinggung rendahnya angka testing Covid-19 di Indonesia dalam sepekan terakhir, 7-13 Oktober 2021. WHO menyebut proporsi tes positif secara nasional masih di bawah 2 persen atau hanya ada 1:1.000 penduduk menjalani tes Covid-19. Sementara sebelumnya dalam empat pekan terakhir angkanya lebih dari 4:1000 penduduk dalam satu minggu.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar melandainya kasus konfirmasi positif di Indonesia harus dipertahankan dengan tetap menjaga protokol 5M bagi masyarakat dan 3T bagi pemerintah.

“Testing untuk mencari kasus positif dari orang yang bergejala bisa jadi menurun seiring menurunnya kasus. Tapi testing untuk mencari kontak erat dan testing acak untuk mencari kasus konfirmasi tidak boleh kendur karena angka konfirmasi harian kita masih ada, bukan 0," ujarnya melalui rilis yang diterima Parlementaria, Sabtu (16/10/2021).

Mufida juga mengingatkan potensi gelombang ketiga yang diprediksi bisa terjadi pada akhir tahun seiring pelonggaran pembatasan pada Agustus. Potensi ini harus dicegah secara sungguh sungguh oleh pemerintah. Dan 3T menjadi salah satu kunci untuk mengetahui potensi terjadinya kenaikan angka kasus positif.

“Saya tidak mengharapkan adanya gelombang ketiga. Meski begitu, kita harus belajar dari hantaman gelombang kedua pada Juni-Juli lalu. Perlu disiapkan skenario matang jika terjadi hantaman gelombang ketiga,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, para ahli telah banyak yang memprediksi adanya gelombang ketiga. Terjadi atau tidak yang jelas wajib disiapkan segala antisipasinya. "Dipastikan ada stok obat, stok bed perawatan, stok oksigen dan ketersediaan tempat karantina terpusat," tambah Legislator F-PKS itu.

Mufida menyebut kesiapan ini sebagai bentuk antisipasi munculnya gelombang-gelombang berikutnya. Sebab, banyak negara yang sudah mengalami serangan gelombang ketiga. "Antisipasi wajib dilakukan dengan tetap agresif dalam pelaksanaan vaksinasi terutama di wilayah yang sulit akses dan dipastikan adanya supply chain vaksinasi yang adil dan merata di semua daerah," pungkasnya. (rnm/es)